Bagaimana Tempo Mengangkat Wacana Terpinggirkan dan Isu Diskriminasi di KPK?

Penulis: Faris Al-Furqan
Redaktur: Nigina Aulia
Ilustrator: Al Aniyah

Pada awal April lalu, ratusan pegawai KPK mengungkapkan hambatan perihal pengusutan kasus korupsi akhir-akhir ini. Hambatan yang dimaksud adalah kebocoran operasi tangkap tangan (OTT), buntunya pengembangan kasus, terhalangnya penggeledahan, serta rumitnya birokrasi saat hendak melakukan penindakan. Keluhan 114 pegawai KPK ini disampaikan dalam petisi yang diserahkan ke petinggi KPK. Petisi inimasih ditanggapi secara pasif oleh petinggi KPK. Mereka mengatakan, bahwa mereka perlu mendalami petisi ini sebelum menindaklanjutinya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Tempo, tindak pidana korupsi makin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. OTT KPK mulai meningkat dari tahun 2015 hingga 2018, mulai dari 5 kasus pada 2015, 15 kasus pada 2016, 17 kasus pada 2017, dan meningkat drastis menjadi 30 kasus pada 2018. Perintangan-perintangan yang dialami para penyidik dan penyelidik KPK membuat kasus korupsi yang jumlahnya makin meningkat menjadi makin sulit diberantas.

Permasalahan ini diangkat oleh Tempo di beberapa edisinya, baik dalam koran maupun majalahnya. Korannya yang terbit secara harian mengangkat isu permasalahan di KPK  sebanyak 3 edisi berturut-turut, yaitu pada edisi 10, 11, dan 12 April 2019. Isu ini dimulai dari sorotan kepada pegawai KPK yang menyerahkkan petisi tersebut. Tempo juga mendetailkan hambatan-hambatan yang diterima oleh para penyidik dan penyelidik di KPK. Hal itu juga ditunjang oleh infografis yang berhubungan dengan pokok masalah. Mulai dari OTT yang bocor di Hotel Borobudur Jakarta, penetapan Dirut PLN Sofyan Basyir sebgai tersangka kasus korupsi PLTU yang terkesan diulur-ulur oleh salah satu petinggi KPK, perlakuan khusus kepada beberapa tersangka, hingga pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyidik KPK yang berasal dari kepolisian ditampilkan dalam secara repetitif dalam edisi-edisi tersebut.

Dalam isu ini, Tempo menyasar satu nama yang diduga merupakan penyebab munculnya hambatan-hambatan tersebut, yaitu Deputi Penindakan KPK, Inspektur Jenderal Firli. Dugaan ini berasal dari keterangan para pegawai KPK yang menandatangani petisi. Inpektur Jenderal Firli juga terkesan menghindari kejaran Tempo sehingga belum berhasil diwawancarai. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.

Dalam kajian media, wacana yang dipaparkan di atas bukanlah wacana yang dominan. Wacana dominan yang digulirkan media saat itu adalah Pemilu 2019. Bahkan sampai saat ini, wacana Pemilu 2019 masih terus digulirkan.  Wacana tentang surat petisi  terhadap perintangan penyidikan dan penyelidikan di KPK sama sekali tidak diangkat oleh media arus utama.

Media memang merupakan alat bagi kelompok dominan untuk menguasai kelompok yang tidak dominan. Kepentingan kelompok-kelompok yang tidak dominan sering kali tidak terakomodasi di pemberitaan media arus utama, semisal peristiwa surat petisi pegawai KPK ini. Dominasi kelompok dominan itu diraih dengan cara menghegemoni masyarakat dengan wacana yang digulirkan. Melalui wacana tersebut, media mengonstruksi sebuah realita sesuai dengan kehendaknya. Sehingga masyarakat diharapkan mengabaikan realitas-realitas lain di sekelilingnya yang memiliki urgensi lebih tinggi.

Dalam hal ini, Tempo mencoba mengakomodasi hal tersebut, bahwa di tengah-tengah wacana Pemilu 2019 ada wacana yang lebih penting, yaitu KPK yang saat ini sedang dilanda masalah. Tempo secara independen menentukan agendanya sendiri yang berlawanan dengan agenda-agenda media arus utama pada saat itu. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu melihat realitas lain yang terjadi, selain dari realitas hasil konstruksi media arus utama.

Fenomena ini pun bisa dikaji menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis mempunyai perhatian dan fokus khusus terhadap isu-isu kekuasaan dan diskriminasi. Teori-teori kritis berusaha untuk memahami kondisi masyarakat yang tertindas dan bagaimana cara mengatasi kekuatan yang menindas. Salah satu sifat dasar teori kritis adalah selalu curiga dan mempertanyakan kondsi masyarakat dewasa ini. Karena masyarakat yang kelihatannya produktif, dan bagus tersebut sesungguhnya terselubung struktur masyarakat yang kelihatannya menindas dan menipu kesadaran khalayak (Eriyanto 2009: 24).

Berangkat dari paradigma tersebut, maka teori analisis wacana kritis model Norman Fairclough merupakan teori yang paling tepat digunakan untuk melihat peristiwa ini. Norman Fairclough berpendapat bahwa analisis wacana melihat pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dalam analisis wacana dipandang menyebabkan hubungan yang saling berkaitan antara peristiwa yang bersifat melepaskan diri dari sebuah realitas, dan struktur sosial (Sobur, 2006)

Fairclough membagi analisis wacana kritisnya menjadi tiga dimensi besar, yang pertama adalah text analysis. Dalam dimensi pertama ini, teks dikaji secara ketatabahasaan atau secara keilmuan disebut linguistik.

Kemudian, dimensi kedua adalah discourse practice Dimensi ini melihat bagaimana teks ini diproduksi oleh pembuat teks dan bagaimana teks dikonsumsi oleh khalayak. Namun, karena keterbatasan jarak juga waktu maka penulis hanya akan melihat bagaimana teks ini dikonsumsi oleh khalayak dan apa responsnya.

Dimensi terakhir adalah sociocultural practice. Menurut Eriyanto (2009: 320), sociocultural practice didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar memengaruhi bagaimana wacana yang muncul di media. Dimensi sociocultural practice ini merupakan konteks makro dalam analisis ini dan merupakan bagian akhir dari analisis.

Text Analysis

Analisis ini akan dibagi menjadi tiga aspek, yaitu representasi, relasional, dan identitas. Representasi merujuk pada bagaimana sebuah peristiwa dikonstruksi dalam sebuah berita. Relasional menggambarkan bagaimana hubungan antarsubjek dalam sebuah berita. Terakhir identitas, yaitu mengkaji bagaimana pembuat berita berpihak.

Pada aspek pertama yaitu representasi, ada beberapa poin penting yang bisa diperhatikan. Pertama adalah bagaimana Tempo mengonstruksi pemberitaan surat petisi pegawai KPK bukan sebagai sebuah peristiwa, melainkan tindakan. Dalam representasi tindakan, pembuat teks memaparkan para aktor yang melakukan tindakan dan akibatnya. Sedangkan dalam representasi peristiwa, sebuah teks hanya memasukkan satu partisan saja dan menghilangkan akibatnya.

Dalam wacana ini, surat petisi pegawai KPK menghadirkan beberapa aktor, yaitu pegawai KPK yang direpresentasikan oleh penyidik dan penyelidik, dan pimpinan KPK yang direpresentasikan oleh beberapa pejabat teras KPK, salah satu yang paling disorot adalah Inspektur Jenderal Firli, Ketua Deputi Pendindakan KPK. Petisi ini muncul karena Inspektur Jenderal Firli yang dianggap menghambat kinerja pegawai KPK. Berikut kutipannya dari berita Pimpinan KPK Pelajari Petisi Penyidik di Koran Tempo edisi 10 April 2019.

            Berdasarkan kutipan di atas, jelas sekali bahwa Inspektur Jendral Firli direpresentasikan sebagai penyebab masalah di KPK. Surat petisi para pegawai KPK direpresentasikan sebagai akibat dari sebuah tindakan yang diarahkan kepada para pegawai KPK.

Sekarang mari berlanjut ke aspek relasional. Aspek ini mencoba menganalisis bagaimana hubungan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah teks. Hubungan-hubungan ini dikonstruksi oleh media sehingga menghasilkan sebuah pemahaman baru terhadap sebuah realitas.

Tempo memperlihatkan beberapa hubungan di dalam berita-berita yang terkait dengan surat petisi pegawai KPK ini. Beberapa di antaranya adalah hubungan antara KPK dengan kepolisian, hubungan pegawai KPK dengan para petinggi KPK, dan yang terakhir hubungan antara pejabat teras KPK yang diisi oleh lima komisioner dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di KPK.

Hubungan KPK dengan pihak kepolisian dikonstruksikan secara khusus oleh Tempo. Tempo seakan mendikotomi KPK menjadi pihak internal KPK dan kepolisian. KPK tidak digambarkan sebagai entitas yang utuh. Pihak kepolisian dikonstruksikan sebagai pihak yang tidak menyadari bahwa ada permasalahan, atau bisa jadi sebagai sumber permasalahan itu sendiri.

Kepolisian di sini juga dikonstruksikan sebagai ancaman bagi KPK. Kepolisian, baik yang ada di KPK maupun yang ada di pihak kepolisian itu sendiri kerap menjadi batu penghalang KPK dalam berbagai penyidikan dan peyelidikan. Hal ini terlihat pada saat Tempo mengilas balik ancaman-acaman yang dialami KPK beberapa waktu lalu.

Edisi 10 April 2019:

 

Edisi 11 April 2019:

 

            Selain hubungan antara KPK dan pihak kepolisian, Tempo juga menggambarkan hubungan antara pegawai KPK dan petinggi KPK, dalam hal ini petinggi KPK direpresentasikan oleh para komisioner KPK. Para komisioner dikonstruksikan sebagai phak yang skeptis terhadap surat petisi yang dilayangkan oleh para pegawai KPK. Hal ini bisa dimaknai pembaca sebagai ketidakpercayaan dan ketidaktanggapan komisioner KPK terhadap ancaman yang terjadi di KPK. Hal ini terlihat di Koran Tempo di edisi 10 April 2019:

            Hubungan antarpetinggi KPK juga digambarkan oleh Tempo.  Hubungan ini digambarkan di Majalah Tempo edisi 27 April 2019. Pada berita yang berjudul “Delapan Bulan Menjerat Sofyan”ini, hubungan antarkomisioner KPK digambarkan tidak adanya kecocokan antara beberapa komisioner. Komisoner dari pihak kepolisian memiliki pandangan berbeda dengan komisioner dari internal KPK. Komisioner dari pihak kepolisian yang direpresentasikan oleh Ketua Deputi Penindakan, Inspektur Jenderal Firli, tidak menyetujui penetapan Sofyan Basyir sebagai tersangka dalam kasus korupsi PLTU Riau-1. Padahal bukti-bukti terkait sudah menguatkan indikasi bahwa Sofyan Basyir adalah tersangka. Penerbitan sprindik (surat perintah penyidikan) pun terhambat. Berikut kutipannya:

 

Text analysis berikutnya adalah aspek identitas. Aspek ini mencoba menganalisis bagaimana keberpihakan produsen teks. Keberpihakan ini terlihat pada bagaimana produsen teks, dalam hal ini Tempo, memosisikan dirinya di pemberitaannya. Dalam fenomena ini, Tempo bisa dikatakan memihak kepada pegawai KPK yang mengajukan surat petisinya. Pegawai KPK dilawankan oleh banyak pihak di sini, mulai dari kepolisian dan petinggi KPK. Pemberitaan ini pun pada akhirnya minimbulkan simpati kepada pegawai KPK yang diancam, didiskriminasi, dan dihalang-halangi dalam menjalankan tugas.

Sociocultural & Discourse Practice

Sociocultural practice didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar memengaruhi bagaimana wacana yang muncul di media. Dalam menganalisis hal ini, memetakan kondisi sosial masyarakat pada saat berita ini diturunkan menjadi aspek yang fundamental. Setelah mengatahui kondisi sosial masyarakat di luar, maka bisa dihubungkan motivasi suatu media terhadap teks-teks yang diproduksinya.

Wacana ancaman terhadap KPK ini digulirkan pada 10, 11, dan 12 April 2019 lalu. Pada saat itu wacana dominan yang ada di masyarakat adalah Pemilu 2019. Hampir semua media arus utama menggulirkan wacana dominan ini. Semua serba-serbi Pemilu 2019 diberitakan secara masif dan intens. Hal ini menyebabkan masyarakat mengarahkan pandangan secara penuh kepada Pemilu 2019. Wacana-wacana lain yang urgensinya lebih tinggi menjadi tidak terperhatikan atau bias disebut sebagai marginalized issue. 

Tempo memilih untuk mengangkat wacana KPK yang menjadi isu yang terpinggirkan ketimbang wacana Pemilu yang superior. Hal ini bisa dikatakan sebagai upaya Tempo untuk menggulirkan counter wacana sebagai penyeimbang dan lawan wacana dominan di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa masyarakat tidak terlarut dalam hegemoni Pemilu 2019. Dengan diangkatnya isu ini diharapkan masyarakat mampu melihat bahwa di balik Pemilu yang hiruk pikuk, ada realitas lain yang tidak dikonstruksi media arus utama, para pegawai KPK (kelompok tidak dominan) yang mengalami ancaman dan intimidasi tidak terperhatikan dan harus mendapatkan sorotan juga dukungan masyarakat.

 Lalu bagaimana khalayak mengonsumsi wacana yang digulirkan Tempo? Teks-teks yang diproduksi oleh Tempo ternyata tidak dikonsumsi secara maksimal oleh masyarakat. Wacana utama tetap dominan di masyarakat, bahkan sampai pemungutan suara Pemilu 2019 telah usai, wacana ini tetap hangat. Wacana dominan sesekali berganti dengan wacana pemindahan ibukota. Setelah pemilu pun, Tempo beberapa kali sempat menyinggung wacana ini. Namun wacana terpinggirkan tetap terpinggirkan. Bahkan saat Inspektur Jendral Firli dikembalikan ke kepolisian dengan alasan yang tidak jelas, hal ini masih bukan menjadi isu utama. Padahal Tempo dengan tendensius mencurigai bahwa alasan Firli dikembalikan ke kepolisian adalah karena pelanggaran beratnya di KPK.

            Surat petisi yang diajukan para pegawai KPK merupakan sebuah cerminan tentang betapa berantakannya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan ketidakhadiran media dalam membantu pemberantasan korupsi. Apa yang dilakukan Tempo layak diapresiasi. Di tengah pusaran Pemilu 2019 pada April lalu, Tempo dengan independen menentukan agendanya sendiri dan tidak terbawa arus hegemoni Pemilu 2019. Tempo juga dengan independen mengambil sikap tentang bagaimana mereka membingkai kasus ini. Dengan percaya diri mereka berpihak kepada kelompok yang didiskriminasi, yaitu para pegawai KPK. Hal ini perlu diperhatikan dan diterapkan oleh media-media lain.